Pengguguran KandunganProcured Abortion

Pengguguran kandungan adalah nama sebuah tindak pidana, dan sekaligus nama sebuah pelayanan kesehatan yang dalam dua keadaan justru dilindungi undang-undang. Kompetensi dokter layanan primer 3A 5. Keduanya harus dibaca bersamaan, karena dokter yang hanya mengingat larangannya akan menolak perempuan yang justru berhak dilayani.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 3. Undang-undang itu memakai istilah aborsi, sedangkan SKDI memakai istilah pengguguran kandungan; keduanya menunjuk perbuatan yang sama.

Sisi larangannya 3:

• Pasal 463 mengancam perempuan yang melakukan aborsi dengan pidana paling lama 4 tahun.
• Pasal 464 mengancam siapa pun yang melakukannya terhadap seorang perempuan, paling lama 5 tahun bila perempuan itu menyetujuinya dan paling lama 12 tahun bila tanpa persetujuannya. Bila perempuan itu meninggal, ancamannya naik menjadi paling lama 8 tahun pada keadaan pertama dan paling lama 15 tahun pada keadaan kedua.
• Pasal 465 menambah sepertiga ancaman bagi dokter, bidan, paramedis, dan apoteker yang melakukan perbuatan pada Pasal 464, dan membuka pidana tambahan berupa pencabutan hak.
• Pasal 409 mengancam siapa pun yang secara terang-terangan menawarkan atau menyiarkan tulisan tentang alat untuk menggugurkan kandungan.
• Penomoran lama yang masih dipakai buku kuliah dan berkas perkara sebelum 2026: Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Sisi yang tidak boleh dilewatkan, dan yang berada pada undang-undang yang sama 3:

• Ancaman terhadap perempuan pada Pasal 463 tidak berlaku bila ia korban perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan umur kehamilan tidak melebihi 14 minggu, atau bila ada indikasi kedaruratan medis.
• Dokter, bidan, paramedis, dan apoteker yang mengerjakan aborsi pada kedua keadaan itu tidak dipidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan larangan yang sama dengan perkecualian yang mengikuti kitab undang-undang hukum pidana, dan peraturan pelaksananya menetapkan siapa yang boleh mengerjakan, di fasilitas seperti apa, dengan persetujuan siapa, dan dengan pendampingan serta konseling sebelum dan sesudahnya 4. Yang penting bagi layanan primer: pelayanan itu hanya boleh dikerjakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi standar yang ditetapkan Menteri, oleh tenaga medis yang berkompeten dan berwenang 4. Puskesmas mengenali, mencatat, mengobati yang perlu diobati, dan merujuk.

Satu akibat praktis yang menentukan nasib pasien: batas 14 minggu berjalan menurut umur kehamilan, bukan menurut kapan perempuan itu berani bercerita. Menunda rujukan sambil mencari kepastian hukum adalah cara paling cepat menutup pintu yang sebenarnya masih terbuka.

Procured abortion is the name of a criminal offence and at the same time the name of a health service which in two situations is protected by law. Primary care competency is 3A 5. Both have to be read together, because a doctor who remembers only the prohibition will turn away a woman who is entitled to the service.

The criminal code in force is Law 1 of 2023, effective from 2 January 2026, which repealed Law 1 of 1946 3. That code uses the word aborsi while SKDI uses pengguguran kandungan; both name the same act.

The prohibition side 3:

• Article 463 threatens a woman who has an abortion with up to 4 years.
• Article 464 threatens anyone who performs one on a woman, up to 5 years where she consented and up to 12 years without her consent. Where the woman dies, the maximum rises to 8 years in the first situation and 15 years in the second.
• Article 465 raises the penalty by one third for a doctor, midwife, paramedic, or pharmacist who commits the act in Article 464, and opens an additional penalty of revocation of rights.
• Article 409 threatens anyone who publicly offers or circulates writing about the means of procuring an abortion.
• The older numbering still used in textbooks and in case files predating 2026: Articles 346, 347, 348, and 349.

The side that must not be left out, and it sits in the same code 3:

• The threat against the woman in Article 463 does not apply where she is the victim of rape or another sexual violence offence that caused the pregnancy and the gestational age does not exceed 14 weeks, or where there is a medical emergency indication.
• A doctor, midwife, paramedic, or pharmacist who performs an abortion in either of those situations is not punished.

Law 17 of 2023 on Health restates the same prohibition with the exceptions that follow the criminal code, and its implementing regulation sets who may perform it, in what kind of facility, with whose consent, and with support and counselling before and after 4. What matters for primary care: the service may only be provided at an advanced level health facility meeting the standards set by the Minister, by medical personnel with the relevant competence and authority 4. A puskesmas recognises, records, treats what needs treating, and refers.

One practical consequence decides the patient's outcome: the 14 week limit runs on gestational age, not on when the woman found the courage to speak. Delaying a referral while looking for legal certainty is the fastest way to close a door that was still open.